Survey Yang Tertukar

Ada sebuah gambar di Path dengan judul Survey Yang Tertukar yang di posting salah seorang teman. Gambarnya sebenarnya biasa-biasa saja tapi menjadi unik karena kontennya mengkritisi indikasi keberpihakan Lembaga Survey dan Stasiun Televisi terkait situasi politik kita saat ini.

Saya jadi menghubungkannya dengan kondisi masyarakat kita yang memang doyan sinetron dan sandiwara. Yang kemudian di eksploitasi secara sadar dan masif oleh para elit dan tokoh yang semestinya jadi panutan.

Drama yang tersaji hari ini takkala salah satu pasangan capres secara "heroik" menyatakan menarik diri dari semua tahapan Pilpres yang dinilainya cacat di semua tahapan justru pada saat pleno rekapitulasi hasil Pilpres memasuki akhir di KPU Pusat hanyalah salah satu penggalan episode sinetron yang coba ditanamkan di kepala kita.

Hari ini adalah klimaks dari dagelan yang semakin ramai justru pada saat selesainya pemungutan suara pada tanggal 9 Juli. Coba kita review sejenak dalam memori kita, ketika beberapa Lembaga Survey merilis hasil Exit Poll dan Quick Count sontak kedua kubu capres menyikapinya dengan sangat dramatis. Tak sampai satu jam setelah kubu Jokowi-JK mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pilpres versi Quick Count, di kubu yang satunya merespons dengan lebih spektakuler diikuti sujud syukur kemenangan.

Hari-hari selanjutnya kita disuguhkan perang Lembaga Survey dan media yang masing-masing mengaku paling benar dan paling akurat. Kubu Capres dan Cawapresnya setali tiga uang. Dalam sepuluh hari kita memiliki dua Presiden terpilih versi skenario masing-masing.

Tapi seperti halnya sinetron, tiap alur cerita harus ada endingnya. Saat plot mendekati babak akhir sang sutradara harusnya sudah menentukan ending ceritanya. Sebab kalau mengacu pada aturan, apa yang terjadi di KPU hari ini semestinya tidak perlu terlalu di dramatisir. Ada Undang-Undang dan tahapan-tahapan. Saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi sebenarnya orang awam pun sudah tahu siapa pemenangnya. Demikian halnya dengan Pemungutan Suara Ulang yang diributkan, semua ada rule-nya.

Mungkin ada aktor dan sutradara yang terlalu larut dalam skenario yang dibuat dan diperankan sampai kemudian lupa kembali ke dunia nyata. Terlalu asyik berimajinasi berdasarkan laporan Lembaga Survey yang katanya menjadi "acuan" sampai kemudian dibangunkan dan ujug-ujug berteriak "kami menarik diri"

Menarik dilihat akhir episode drama ini dalam 3 x 24 jam ke depan, saat cerita memasuki babak baru di Mahkamah Konstitusi. Entah siapa yang menjadi tokoh Protagonis ataupun Antagonis versi kita masing-masing, kita sebagai masyarakat semestinya memetik pelajaran penting dari peristiwa bersejarah ini. Sehingga ke depan kita akan lebih bijak dalam memilih sandiwara berikut aktor dan sutradara yang menyajikannya.

Fatamorgana Koalisi Permanen

Komisi Pemilihan Umum baru akan mengumumkan pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden pada 22 Juli pekan depan. Namun Senin (15/7/2014) kemarin partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah mendeklarasikan terbentuknya koalisi permanen Merah Putih.

Anggota koalisi permanen Merah Putih adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar dan PBB. Partai Demokrat yang turut mengusung Prabowo-Hatta absen dalam deklarasi yang dihelat di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, itu.

Apabila duet Prabowo-Hatta gagal memenangkan pilpres, satu-satunya pilihan bagi koalisi permanen Merah Putih adalah menjadi oposisi. Seberapa kuat koalisi ini bila menjadi oposisi?

Belajar dari Setgab pemerintahan sekarang rasanya sulit bagi partai koalisi untuk betah diluar kekuasaan. Prediksi saya Partai Golkar dan PPP akan cenderung bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Demikian pula PKS yang terkenal suka berakrobat politik. Mungkin yang agak menarik ditunggu adalah konsistensi Demokrat.

Istilah 'permanen' itu sendiri juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Dalam sistem parlementer sebuah koalisi terbentuk atas dasar kesamaan ideologi dan platform, atau adanya komoditi koalisi.

Komoditi koalisi dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk mendapatkan jabatan politik, misalnya di kabinet. Di sini koalisi permanen Merah Putih menghadapi masalah, karena belum tentu pasangan Prabowo-Hatta memenangkan pilpres. Kita hanya bisa berharap, seberapa kuat 'fatamorgana' ini berlangsung.