Real Madrid Juara Champions League, Istana Pasir Florentino Perez

Florentino Perez melonjak kegirangan begitu Sergio Ramos mencetak gol penyeimbang pada menit ke 93 dalam Final Champions League di Lisbon kemarin. Bayang-bayang kekalahan yang menghantui sepanjang 90 menit setelah gol pertama Altelico Madrid tiba-tiba sirna dihadapannya.
Ya, dia patut kegirangan seperti anak kecil yang baru mendapatkan hadiah yang paling diidamkan pasalnya setelah bertahun-tahun menggelontorkan ratusan juta euro membangunkan dinasti yang dia sebut Los Galacticos di tengah krisis ekonomi yang melanda Spanyol baru kali ini kesampaian.
Sejak dilanda great depression pada tahun 2008, perekonomian negeri matador itu memang belum sepenuhnya pulih. Pada akhir 2013 saja bank sentral Spanyol menyatakan bahwa hutang publik menyentuh angka 961 miliar Euro, atau 94,02% dari Produk Domestik Bruto mereka. Dan nyatanya angka itu merupakan yang tertinggi sejak 1994.
Belum masalah inflasi, tingginya inflasi berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran di negara yang terletak di Semenanjung Iberia itu. Sampai-sampai, angka pengangguran di negara yang diperintah Raja Juan Carlos I itu mencapai 20,43% di penghujung 2013. Angka persentase ini adalah tingkat pengangguran tertinggi sejak 1976.
Dan Madrid menjadi kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Eropa. Tingkat pengangguran di Madrid (25,93%) jelas lebih tinggi jika dibandingkan dengan London yang hanya sebesar 6,8% pada tahun yang sama. Atau, jika dibandingkan dengan Paris yang hanya “menampung” pengangguran sebesar 3.8%.
Florentino Perez barangkali juga lupa bahwa klub yang dipimpinnya malah menambah kompleksitas masalah ekonomi di ibukota dengan Program jor-joran yang dilakukannya. Betapa tidak, Pemerintah kota Madrid ditengah krisis pada tahun 2013 masih sempat memberikan bantuan ratusan juta euro kepada Real Madrid dari dana pinjaman Pemerintah Jerman. Belum lagi keringanan-keringanan lain baik dari Pemerintah kota maupun dari pihak kerajaan Spanyol sendiri, semisal dalam hal pajak.
Komisi Uni Eropa bahkan telah memperingatkan Pemerintah Spanyol terhadap kebijakan mereka pada beberapa klub sepakbola, kalau mereka benar-benar ingin keluar dari krisis ekonomi yang melanda. Perlu di catat bahwa hanya sedikit klub sepakbola Spanyol yang benar-benar sehat secara finansial, salah satunya FC. Barcelona. Disamping konsep pengelolaan klub yang seimbang, Barcelona adalah kota pelabuhan dan industri yang tahan terpaan badai krisis.
Jadi loncatan Florentino Perez, senyum sangat lebar pemain termahal dunia Gareth Bale setelah mencetak gol atau teriakan emosional Cristiano Ronaldo sambil memamerkan otot tidak lebih dari euforia murid taman kanak-kanak di wahana permainan, karena pada akhirnya mereka akan kembali diperhadapkan pada realita utang klub yang membengkak, krisis ekonomi yang melanda ibukota dan bangunan istana pasir mereka yang terancam sirna diterpa hempasan ombak.

Bidikmisi atau Membidik Untuk Sebuah 'Misi'

Rumah saya itu tampaknya selalu jadi ajang curhat dan posko pengaduan untuk berbagai masalah. Seperti kemarin, kali ini datang keluarga jauh dari Maluku Utara. Keluhannya juga langsung ke pokok masalah, "o anak, coba ale sadarkan dulu beta pung anak gadis" katanya dengan logat Maluku yang kental.
Dengan setengah bercanda saya jawab, "Sadarkan? Pingsan dimana dia Pak?". Rupanya anak si bapak yang mahasiswi Program Bidikmisi Unhalu itu berniat keluar dari asrama dengan alasan tertekan dan stres oleh ketatnya aturan asrama bidikmisi.
Logika saya, secara normatif yang namanya asrama tentu harus dijalankan dengan aturan yang mengikat. Tapi demi tidak mengecewakan si bapak, saya berjanji untuk menemui anaknya untuk diajak sedikit berkompromi mengingat kondisi ekonomi kedua orang tuanya.
Tapi di sisi lain, kejadian ini juga seperti mengkonfirmasi informasi yang saya peroleh selama ini bahwa pelaksanaan Program ini memang agak menyimpang. Padahal dari sononya bidikmisi itu 'hanya' program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa kurang mampu dengan penghasilan orang tua paling tinggi 3 juta rupiah perbulan.
Pada praktiknya di Unhalu Program bidikmisi ini dijalankan mirip-mirip mengelola pesantren. Mahasiswi diwajibkan menggunakan jilbab tradisional (cenderung ekstrim) plus aturan ketat islami lainnya, bahkan dari informasi yang saya peroleh para mahasiswi itu dilarang tidur sekamar walaupun dengan sesama jenis sekalipun (boro boro dengan lawan jenis).
Apakah ini hanya sekedar 'metode' segelintir orang atau memang menjadi kebijakan pimpinan universitas di tingkatan yang paling tinggi saya tidak tau pasti. Yang jelas hal ini mengusik tanda tanya kita. Apalah hak kita umat Islam memonopoli Program ini. Bidikmisi tidak bisa seenaknya digunakan sebagai media indoktrinasi paham ataupun aliran tertentu.
Keputusan keluar dari si mahasiswi itu adalah hal lain, karena itu menyangkut pilihan yang sifatnya pasti subyektif tapi pelaksanaan programnya sendiri adalah hal lainnya lagi yang patut juga kita kritisi.

Aplikasi Made in Indonesia

Baru saja saya membaca berita ini, “Facebook dkk. Sedot Rp 19 triliun dari Indonesia“. Dikatakan bahwa Indonesia seharusnya membuat aplikasi seperti facebook dan kawan-kawan itu. Apakah jika sudah memiliki aplikasi buatan sendiri maka pengguna Facebook, Twitter, Path akan turun? Jawabannya adalah TIDAK.

Saat ini sudah banyak aplikasi serupa. Lihat saja Zohib yang punya aplikasi percobaan mirip – bahkan terlalu mirip – dengan facebook dan twitter. Penggunanya? Tidak banyak. Mengapa demikian? Ada banyak alasan. Contoh lain yang buatan Indonesia juga adalah Mindtalk. Yang ini penggunanya sudah lumayan banyak.

Pertama, sudah terlalu banyak teman dan keluarga kita di Facebook atau Twitter. Tidak mudah pindah dari sebuah layanan ke layanan lain. Namanya juga media sosial. Aspek sosialnya yang kental. Di mana yang lebih banyak kerumunannya maka di situlah orang semakin tertarik untuk bergabung.

Mendapatkan pengguna juga tidak mudah. Biaya marketing untuk mendapatkan pengguna itu tidak mudah. Apalagi kalau diinginkan pengguna yang menetap (sticky), bukan yang hanya sekedar daftar kemudian tidak pernah berkunjung lagi. Inilah sebabnya WhatsApp dibeli mahal oleh Facebook, karena jumlah penggunanya banyak.

Kedua, orang Indonesia kelihatannya lebih menyukai buatan luar negeri daripada buatan Indonesia sendiri. Padahal ada banyak produk dan layanan yang buatan Indonesia jauh lebih baik kualitasnya. Mungkin kalau buatan Indonesia kurang keren ya? Ayo cintai buatan Indonesia. Yang ini masih merupakan pekerjaan rumah kita bersama.

Ketiga, penyedia layanan Indonesia sering kurang baik dalam melayani pelanggannya. Lambat, kurang responsif, defensif, dan hal-hal yang negatif lainnya. Padahal semestinya kita dapat memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan kita sendiri.

Jadi bagaimana? Masih mau pakai buatan Indonesia? Atau apakah memang perlu menggunakan buatan Indonesia? Atau mungkin kita tidak peduli? Atau kita cukup berbangga saja bahwa ada orang Indonesia yang punya saham di Path misalnya. Atau kita bilang saja Aku Rapopo...!

Putra Mahkota Itu Bernama JOKOWI

Sudah agak lama juga saya tidak menulis di blog. Entah karena kesibukan atau karena waktu senggang yang sengaja disibuk-sibukan. Dan mumpung ini hari libur, kerinduan menulis bisa sedikit terobati.
Dalam minggu ini semua media massa menyoroti keputusan penting yang dikeluarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait pencapresan Gubernur DKI Joko Widodo. Sebuah keputusan yang saya kira ditunggu oleh hampir seluruh rakyat Indonesia.
Tulisan ini mungkin sedikit subyektif, tapi mengingat saya bukan kader apalagi caleg dari PDI Perjuangan, maka unsur obyektifitas barangkali juga bisa sedikit terpenuhi.

Trah Soekarno
Walaupun keputusan itu bagi sebagian orang sudah bisa ditebak, tapi tidak bisa disangkal bahwa untuk sebagian yang lain hal ini tetap mengejutkan.
Sebagai partai kader dengan ideologi nasionalis, PDI Perjuangan tetaplah partai eksklusif dengan pola aristokrat yang sangat kuat. Sebuah partai dengan ketokohan yang sangat dominan. Mulai dari sosok Soekarno sampai pada diri ketua umumnya sendiri.
Pernah beberapa waktu lalu, saya sempat bertamu ke kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung. Saat itu saya menemani salah seorang Bupati dari Sultra yang berniat maju kembali di Pilkada melalui PDI Perjuangan. Kesan aristokrasi itu sangat kental terasa (kesan ini sedikit banyak bisa kita tangkap juga melalui media massa), singkat cerita untuk pertemuan yang hanya berlangsung kurang dari setengah jam kami harus menunggu lebih dari 5 jam dengan protokoler yang sangat ketat. Bayangkan, seorang Bupati menunggu lebih dari 5 jam? Bahkan untuk ukuran Jakarta itu sudah Wah...
Makanya banyak kalangan yang memprediksi Capres atau Cawapres dari partai ini tidak akan jauh dari trah Soekarno, kalau bukan Ketua Umum sendiri yang maju.

Keputusan Tepat?
Di tengah banyaknya partai yang menjagokan Ketua Umumnya sendiri sebagai capres, keputusan PDI Perjuangan ini amatlah menarik ditelaah.
Lepas dari kalkulasi politik yang menyertai keputusan ini, atau memang murni sikap dari seorang negarawan seperti klaim kadernya sendiri, tak pelak ini merubah peta politik di Indonesia. Jokowi yang secara elektabilitas selalu paling tinggi dari semua lembaga survey, bisa menjadi magnet baru pertarungan kali ini. Bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi calon partai koalisi nantinya.
Disisi lain, ini bisa menjadi pelajaran politik bagi para ketua umum yang menjadi capres dari partai lainnya bahwa syahwat politik yang besar tidak menghalangi orang untuk tetap berpijak di bumi.

Skenario Pilpres 2014?

Prediksi Skenario Pilpres 2014

Jokowi sudah terlanjur moncer paling tidak berdasarkan survey kompas. Beberapa nama juga termasuk tinggi elektabilitasnya, namun tidak berhenti sampai elektabilitas saja. Capres juga sangat harus didukung oleh mesin partai mengingat adanya kendala PT (Presidential Threshold) yang membuat partai partai menengah seperti Gerindra (walau punya capres yang lumayan), tetap tidak bisa memunculkan calon.

Dari hasil survei kompas berikut gambaran elektabilitas:

Jokowi: 43,5%
Prabowo: 11,1%
ARB: 9,2%
Wiranto: 6,3%
Mega: 6,1%
JK: 4,3%

Dari hasil di atas, saat ini sangat amat di luar nalar kalau Megawati memaksa maju pilpres sebagai calon presiden. Itu namanya kamikaze politik yang salah sasaran. Jadi hampir pasti Jokowi akan dimajukan jadi capres PDI-P terlepas wapresnya siapa.

Lalu siapa lawannya? Kalau mau melihat angin politik dan syarat Presidential Threshold sebesar 20% suara sah di Pemilu, hanya Abu Rizal Bakrie yang paling mungkin menjadi lawan Jokowi di pilpres. Asal diketahui saja, hanya 1 partai yakni PDI-P yang bisa dikatakan aman Presidential Threshold. Demikian hasil surveynya:

PDI-P: 21,8%
Golkar: 16,5%
Gerindra: 11,5%

Prediksi Skenario Pilpres 2014

Kalau bisa disimulasikan mungkin prediksi skenario pilpres 2014 yang paling mungkin terjadi dari syarat dan prasayarat di atas adalah sebagai berikut:

1. PDI-P akan meresmikan nama capres Jokowi sebelum Pemilu Legislatif. Mengapa? Jika PDI-P ingin mengamankan tiket pencapresan PDI-P bisa mengamankan dengan “jualan” Jokowi sebelum Pemilu 2014. Diyakini, korelasi pencapresan resmi Jokowi akan meningkatkan suara PDI-P di atas 22%-an. Dengan demikian, ibarat Indonesian Idol, PDI-P mendapat Golden Ticket untuk bebas mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri. Di sinilah keuntungan Megawati yang bisa turut tetap memasukkan nama trah Soekarno (Prananda atau pun Puan) sebagai cawapres Jokowi. Sebaliknya, jika Mega berkeras mengundur peresmian capres Jokowi setelah Pileg, itu beresiko untuk mengamankan suara PDI-P di atas 20%. Kalau sudah gagal melampaui Presdential Threshold, PDI-P harus mencari kawan koalisi lagi untuk mengumpulkan hingga 20% suara. Sebagai catatan, sekitar 5-6% suara Pemilu mungkin akan jatuh ke tangan Nasdem. Nasdem sedari dini sudah seakan menyatakan diri sepaham dengan PDI-P. Nasdem paling mungkin satu selimut koalisi dengan PDI-P.

2. Jokowi resmi capres sebelum Pileg 2014 akan meningkatkan suara PDI-P jauh di atas ambang PT, dengan kata lain justru mempersulit kompetisi lawan-lawannya. Apalagi melihat bahkan Golkar dan Gerindra masih jauh di bawah 20% untuk mengajukan capres. Kalau sudah begitu, yang paling mungkin adalah Golkar akan mencari koalisi sendiri, demikian pula dengan Gerindra. Agak tidak mungkin kalau Golkar dan Gerindra berkoalisi sebab mereka sudah punya calon presiden masing-masing yang bisa dibilang ambisius. Dalam hal ini, kemungkinan besar nama-nama seperti Mahfud MD, Dahlan Iskan, atau pun Pramono Edhie menjadi cawapres. Demokrat / PAN / Hanura yang sudah terseok-seok, kemungkinan besar akan berkoalisi dengan Golkar dan memunculkan: ARB-Pramono atau ARB-Dahlan Iskan. Sedangkan, Gerindra mungkin akan berusaha mengambil hati partai lain seperti PKB, PPP, PKS, atau PBB. Namun kecil kemungkinan bahwa suara gabungan semuanya akan menghasilkan lebih dari >20% suara Pileg. Kalaupun bisa sampai 20% akan butuh perjuangan panjang bagi Gerindra untuk meyakinkan partai-partai gurem lainnya untuk menjadikan wakil mereka “hanya” sebagai cawapres.

3. Melawan Prabowo atau pun ARB, Jokowi jelas memiliki keunggulan mutlak. Prabowo dan ARB terlalu lekat dengan pencitraan lewat iklan, yang justru tidak Jokowi lalui. Rakyat sudah bosan dengan polesan. Keduanya juga memiliki kaitan dengan hal yang kurang baik di masyarakat. ARB sangat kental dengan gelapnya isu Lapindo dan kesan pengusahanya yang terlalu mendominasi. Sedangkan Prabowo masih terseret dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bayang-bayang sebagai prajurit karbitan Soeharto. ARB mungkin masih lebih unggul sedikit dibanding Prabowo. ARB relatif ramah terhadap ide demokrasi, sementara Prabowo yang militeristik justru menakutkan bagi demokrasi. Sebagian bahkan mungkin bilang jangan sampai Prabowo terpilih karena kita bisa kembali ke jaman represif ala Soeharto. Apalagi, kalau dipikir-pikir selain di organisasi kemiliteran, apa sumbangsih dan prestasi Prabowo selama ini selain lari ke Lebanon?

Politisi dan Korupsi

Penahanan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang notabene adalah salah satu tokoh Reformasi 1998 sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Hambalang menambah panjang daftar politisi dan pejabat yang menghuni hotel prodoe. Hal ini mengusik benak kita sudah sedemikian parahkah negeri ini?

KONTEKS sejarah Reformasi tahun 1998 adalah melawan rezim yang korup.

Mestinya di era ini budaya dan perilaku politik para politisi berpijak pada semangat Reformasi: melawan korupsi (karena salah satu produk Reformasi 1998 adalah Tap MPR No XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kenyataannya, perilaku politisi dan penyelenggaraan negara saat ini bertentangan dengan semangat reformasi. Para politisi dan pejabat berlomba-lomba korupsi.

Salah satu pasal Tap MPR tersebut berbunyi ”untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan tepercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Tap MPR ini tidak dihiraukan. Ada asumsi bahwa angka korupsi pada era Reformasi lebih tinggi dibandingkan dengan pada era Orde Baru. Salah satu indikatornya: banyaknya anggota DPR, DPRD, serta pejabat tinggi pusat dan daerah yang dipenjara karena terjerat kasus korupsi.

Asumsi yang dikembangkan bahwa maraknya korupsi, yang dilakukan khususnya oleh politisi, tidak bisa dipisahkan dari sistem kekerabatan yang salah tempat. Sistem kekerabatan telah disalahgunakan masyarakat demi kepentingan pribadi atau golongan dengan cara melanggar hukum (KKN). Sistem kekerabatan

Sistem kekerabatan di sini diartikan sebagai hubungan antar-entitas yang mempunyai latar silsilah sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam sistem kekerabatan, dikenal istilah keluarga inti (hubungan kekerabatan yang terjadi karena tali pernikahan: suami, istri, dan anak). Dikenal pula keluarga luas, yaitu hubungan kekerabatan di luar keluarga inti: paman, tante, kakek, nenek, cucu, keponakan, saudara ipar, dan sebagainya. Dalam praktiknya, sistem kekerabatan dipahami lebih luas lagi, bahkan sampai orang yang tinggal sama-sama satu kampung.

Antropolog senior seperti Koentjaraningrat punya catatan atas nilai-nilai budaya Indonesia yang mencerminkan sisi negatif atas nilai-nilai budaya tersebut. Catatan ini dibuat pada saat rezim Orde Baru sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional, untuk menyadarkan masyarakat dan pemerintah pada saat itu bahwa tak semua nilai budaya Indonesia itu sejalan dengan pembangunan nasional.

Nilai-nilai budaya yang tak sejalan dengan pembangunan diidentifikasi sebagai: mentalitas meremehkan mutu, mentalitas suka menerabas, sifat tidak percaya kepada diri sendiri, sifat tidak berdisiplin murni, dan mentalitas suka mengabaikan tanggung jawab. Tidak dimungkiri, nilai-nilai budaya ini masih melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Artinya, reformasi, pendidikan, dan modernisasi tidak membuahkan hasil karena tak mengubah mentalitas buruk masyarakat Indonesia. Bandingkan dengan masyarakat Melayu di luar Indonesia, misalnya di Singapura dan Malaysia. Kedua masyarakat negara ini awalnya sama dengan masyarakat Indonesia, ada nilai-nilai budaya yang tidak sejalan dengan pembangunan.

Di Malaysia Timur, tepatnya di Kucing, misalnya, banyak terdapat patung kucing. Konon ini simbol bahwa masyarakat dahulu punya sifat pemalas seperti kucing, yang kesukaannya tidur-tiduran belaka. Namun, sekarang kota Kucing tertata rapi dan maju. Keadaan ini mencerminkan ada perubahan mental masyarakat dari malas menjadi rajin dan disiplin. Pendidikan dan modernisasi berhasil mengubah mental masyarakat dari buruk ke baik.

Tulisan ini ingin mengatakan bahwa sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan yang salah tempat juga menjadi kendala bagi pembangunan nasional karena mendorong timbulnya korupsi. Sistem kekerabatan seharusnya diletakkan pada posisi terhormat karena merujuk pada persamaan keturunan dan adat, sedangkan korupsi adalah aksi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi, pada hakikatnya sistem kekerabatan bertolak belakang dengan korupsi.

Masalahnya, manusia menyalahgunakan sistem kekerabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, seseorang yang anggota keluarganya memiliki kekuasaan (pejabat) cenderung menggunakan pengaruh keluarga itu untuk kepentingannya. Dikenal budaya memo atau katebelece yang diberikan seorang pejabat kepada pihak lain dengan tujuan memengaruhi kebijakan yang diambil agar sesuai dengan kepentingan si pembuat memo dan kerabatnya. Atas nama kerabat atau keluarga, seseorang sengaja memengaruhi pihak lain demi kepentingannya dengan cara tak adil dan melawan hukum. Kekerabatan dalam politik

Kader-kader suatu partai politik dipahami sebagai entitas dari kekerabatan politik, dalam hal ini sistem kekerabatan dalam arti luas. Para anggota kader merasa satu nasib dan satu penanggungan meski dalam beberapa kasus, sesama kader terlibat konflik. Dinamika politik terkadang mengantar mereka kepada persaingan menuju target politik tertentu.

Meski demikian, sesama kader adalah tetap keluarga besar partai. Mereka berada dalam satu bingkai: ideologi. Mereka punya ikatan batin dan emosi yang timbul karena bingkai ideologi tadi. Jadi, ideologi menjadi pengikat untuk membangun nilai kekerabatan di dalam suatu partai karena kader dan politisi merasa satu keluarga besar dari partai yang menaunginya.

Para kader dan politisi punya tanggung jawab kepada partai tempatnya bernaung. Diawali upaya partai politik yang punya tugas membesarkan kadernya agar menjadi politisi yang sukses. Partai politik dalam hal ini punya fungsi sebagai sarana bagi para kader mencapai target politik. Sebaliknya, politisi punya tanggung jawab moral kepada partai yang membesarkan dan mengusungnya. Ketika sudah jadi politisi besar dan punya jabatan strategis, dia akan berpikir membalas budi kepada partainya, memberi dukungan moral ataupun material. Upaya memberikan dukungan material kepada partai ini mendorong KKN.

Sering kali jaringan kekerabatan digunakan untuk kepentingan politik tertentu dari para politisi. Kekerabatan politik dimanfaatkan untuk mendukung perjuangan politisinya. Komunikasi dan kerja sama politik antara para kader dan politisi satu partai ataupun lintas partai dilakukan ketika ada target politik tertentu yang ingin dicapai. Di pihak lain politisi di legislatif bersinergi dengan pejabat di eksekutif saat ada rancangan program yang akan diwujudkan menjadi kebijakan publik. Sinergi politik ini juga dilakukan bersifat lintas partai yang dikenal dengan istilah koalisi.

Selanjutnya jaringan kekerabatan politik mempertemukan dunia politik dengan dunia usaha. Ini normal sejauh tak melanggar hukum karena tugas politisi adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk ada di lingkungan dunia usaha. Namun, ketika kekerabatan politik tadi dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dengan cara melanggar hukum (KKN), fenomena ini menjadi tidak normal.

Gejala sosial yang juga marak terjadi, pengusaha menjadi politisi. Langkah ini normal sejauh pengusaha mampu menjaga profesionalismenya. Ia menjadi tak normal ketika pengusaha setelah menjadi politisi memanfaatkan jaringan kekerabatan politiknya untuk mengawal kepentingan bisnisnya.

Gejala sosial lain adalah politisi merangkap jadi pengusaha meski dalam sehari-hari kegiatan usaha diserahkan kepada keluarganya. Sekali lagi tentu saja ini normal sejauh dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk berinvestasi dan upayanya tak melanggar aturan. Upaya ini menjadi tak normal ketika politisi memanfaatkan kekerabatan politik untuk memperoleh kemudahan dan melindungi kepentingan bisnisnya. Apalagi, jika upaya menjadi pengusaha ini hanya untuk melakukan pencucian uang agar harta yang banyak terkesan sebagai hasil jerih payahnya dalam bisnis. Padahal, ini hanya untuk menutupi keadaan sesungguhnya bahwa kekayaan yang dimiliki adalah hasil perbuatan melawan hukum (KKN). Pergeseran nilai

Sistem kekerabatan telah mengalami pergeseran nilai dalam konteks KKN. Sistem kekerabatan telah disalahgunakan sebagian anggota masyarakat. Sistem kekerabatan pada hakikatnya berdimensi sosial, tidak terkait dengan kepentingan pribadi karena sistem kekerabatan bertumpu pada satu keturunan dan adat atau nilai-nilai luhur. Dalam perkembangannya, masyarakat demi mencapai kepentingan pribadi memanfaatkan jaringan kekerabatan yang dimiliki dengan cara melanggar hukum (KKN).

Dalam konteks melawan korupsi, sistem kekerabatan perlu dikembalikan kepada arti sebenarnya. Pemimpin adat punya peran strategis menyadarkan masyarakat dengan memberi pencerahan bahwa sesungguhnya nilai-nilai kekerabatan itu luhur dan bertolak belakang dengan tindakan melanggar hukum, termasuk KKN.

Jaringan kekerabatan politik juga menjadi alat kepentingan ekonomi: dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis para politisi yang memiliki kepentingan bisnis atau politisi yang merangkap sebagai pebisnis. Akibatnya, konflik kepentingan antara dirinya sebagai politisi dan sebagai pengusaha tidak terhindarkan. Ini juga bermuara kepada KKN.

Perlu pengawasan ekstra oleh lembaga terkait dan masyarakat terhadap politisi yang merangkap sebagai pebisnis (meski dijalankan orang lain) atau kepada politisi yang punya jaringan bisnis. Pengalaman menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Indonesia belum cakap bertindak profesional, belum cakap membedakan kepentingan dinas dan pribadi sehingga terjebak KKN.

Pilkada Kolaka Dalam Waiting List Sengketa di MK?

Meskipun Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) telah terpisah dari Kabupaten Kolaka, namun sesuai Surat Edaran KPU Pusat Nomor 162/KPU/III/2013 maka masyarakat daerah otonom yang baru terbentuk pada Februari itu masih memiliki hak pilih pada pilkada Kolaka tanggal 20 Oktober mendatang.
Dalam surat edaran KPU Pusat pada pasal 6 bahwa dalam undang-undang terkait tentang pembentukan kabupaten pemekaran dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati di kabupaten induk, apabila akhir masa Jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014, maka pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran.
Hal tersebut dilegitimasi dengan terbitnya Surat Keputusan Mendagri bernomor 270/3568/SJ tertanggal 9 Juli 2013 yang menguatkan Surat Edaran KPU nomor 162/III/2013 yang memastikan daerah pemekaran masih ikut daerah induk di Pilkada Kolaka.

Potensi Masalah

Dari semua stakeholder Pilkada Kolaka, nampaknya memang hanya orang-orang di Pusat (Jakarta) yang menginginkan masyarakat Kolaka Timur terlibat dalam Pilkada Kab. Kolaka, karena dalam berbagai kesempatan baik Gubernur Sultra, Plt. Bupati Kolaka, Pj. Bupati Kolaka Timur bahkan DPRD Kolaka secara gamblang mengemukakan keberatan diikutsertakannya Koltim dalam Pilkada Kolaka.
Hal ini bisa dimaklumi, karena disamping resistensi yang luar biasa baik dari masyarakat Kolaka maupun masyarakat Kolaka Timur sendiri dalam menolak kebijakan tersebut, tapi juga bisa dilihat dari besarnya pembengkakan anggaran Pilkada yang semula disetujui sebesar Rp. 12,5 milyar menjadi di atas Rp. 25 milyar.
Maka akan menjadi hal yang wajar apabila nanti Pilkada Kolaka akan berujung di Mahkamah Konstitusi. Lepas dari salah satu bakal calon yang saat ini menggugat lewat PTUN, saya kira memang Keputusan KPU Pusat dan SK Mendagri tersebut patut dikritisi.
Mungkin, sekali lagi mungkin saja para Pasangan Calon yang saat ini maju bertarung, sementara menunggu momentum yang tepat untuk melayangkan gugatan. Entah sebelum atau sesudah penetapan Calon pemenang oleh KPUD sebagai tambahan bahan kekecewaan, Wallahualam...